MOJOKERTO, Xtimenews.com – Ketua Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Media (FKPRM), Jawa timur (Jatim), Agung Santoso, angkat bicara terkait surat edaran Dewan Pers (DP), Nomor 800/DP/K/VIII/2020, tertanggal 26 Agustus 2020, perihal pendataan perusahaan pers di Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Daerah Kabupaten dan Kota, dengan tembusan Sekretaris Daerah (Sekda).
Agung menegaskan, terkait hal tersebut sebaiknya DP bekerjasama dengan FKPRM. Pasalnya, wadah yang sudah berbadan hukum ini, yang nengetahui betul kondisi di lapangan saat ini.
Namun Agung, menyampaikan ucapan terima kasih kepada DP, yang telah melakukan salah-satu tugas, pokok dan fungsi (Tupoksonya) nya.
Menurutnya, pendataan harusnya dilakukan setiap tahunnya, sehingga akan diketahui berapa jumlah media yang sudah terdata.
Tetapi Agung Menolak bahwa, pendataan tersebut untuk verifikasi.
“Karena verifikasi baik administrasi dan faktual mempunyai persyaratan yang butuh proses, bukan berat, kalau berat hal itu identik dengan tidak bisa. Kalau namanya proses, semua pasti bisa menuju apa apa yang diharapkan,” beber Agung.
Kenapa harus bekerjasama dengan FKPRM! “Alasannya, karena media seluruh anggota FKPRM sudah berbadan hukum dan penanggungjawab atau pemimpin redaksi. Hal ini bisa di cek pada medianya masing-masing serta juga berkomitmen untuk menjalankan kode etik jurnalistik, ada perlindungan, mempunyai kantor serta gaji,” tegasnya.
Namun diakuinya, terkait asuransi ada yang sudah melaksanakan dan ada juga yang masih belum atau masih dalam proses.
Kembali diungkapkan Agung bahwa FKPRM tidak hanya sekedar melakukan pendataan semata tetapi juga melakukan pembinaan.
“Kita bukan hanya sekedar melahirkan aturan-aturan, tanpa melihat fakta di lapangan. Karena membuat aturan hanya berlindung dalam sebuah undang-undang, namun tidak mengetahui persis kondisi dilapangan atau hanya retorika semata, bisa berbahaya,” tandas Agung. (gan)
