MOJOKERTO, Xtimenews.com – Sebanyak 2.415 jiwa Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) BPJS kesehatan di kota Mojokerto datanya tidak valid dan dicoret dari peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayar Pemerintah kota Mojokerto.
2.415 PBID yang datanya tidak valid itu ditemukan sepanjang tahun 2019 selama proses verifikasi dan validasi data. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto Christiana Indah Wahyu saat ditemui Xtimenews.com di kantornya.
Sejumlah faktor penyebab ribuan jiwa yang datanya tidak valid diantaranya pindah dari Kota Mojokerto 2.071 jiwa, meninggal 294 jiwa, serta tidak ditemukan orangnya saat diverifikasi 50 jiwa.
“Jumlah tersebut belum termasuk PBID yang dicoret karena kedapatan naik kelas saat berobat di rumah sakit. Sedangkan, 50 jiwa yang tidak ditemukan bisa saja meninggal dunia tidak dilaporkan, bisa jadi bekerja di luar kota. Saat ini sudah kami coret,” kata Indah kepada wartawan, Selasa (14/1/2020).
Saat ini jumlah PBID di Kota Mojokerto turun di angka 51.825 jiwa. Namun, ribuan PBID itu akan kembali diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Penanganan Pelayanan Kesehatan Kota Mojokerto awal tahun ini.
“Yang masuk PBID tahun 2020 sejumlah 51.825 jiwa akan ditetapkan dalam Perwali (Peraturan Wali Kota Mojokerto) setelah verifikasi dan validasi selesai,” terangnya.
Ia menambahkan, untuk mengantisipasi adanya penambahan PBID, akibat kelahiran atau perpindahan penduduk dari daerah lain, ia menyiapkan sebanyak 53 ribu kuota PBID di kota Mojokerto untuk tahun 2020.
Dana yang tersedia untuk membayar premi BPJS Kesehatan puluhan ribu PBID saat ini Rp 22,1 miliar. Bersumber dari cukai rokok dan tembakau Rp 7,5 miliar, sisa pajak rokok tahun lalu Rp 3,3 miliar, serta pajak rokok tahun ini Rp 11,3 miliar.
“Perkiraan kami dana itu cukup untuk 2020, jika ada kekurangan kami akan ajukan lagi,” pungkasnya.(den/gan)
