Caption : suasana rapat koordinasi Forkopimda Sulteng, di Ruang “Polibu” kantor Gubernur Sulteng, dipimpin Gubernur Sulteng Drs. Longky Djanggola, MSi (foto istimewa/xtimenews)
KOTA PALU, Xtimenews.com – Kepala Kepolisian Daerah (kapolda) Sulteng Brigjen Pol. Drs. Lukman Wahyu Hariyanto, MSi, mengatakan, pasca pesta demokrasi setelah pelaksanaan pemilu Presiden/Wakil Presiden pada April 2019 lalu, masih terdapat adanya kelompok yang tidak puas dengan hasil perhitungan sementara pasca pencoblosan, sehingga kondisi ini diindikasikan dapat mengganggu situasi perpolitikan di wilayah Sulteng.
Sebab itu, TNI-Polri sampai saat ini masih terus mengawal, menjaga dan mengamankan kotak suara di masing-masing KPU Kota maupun Kabupaten.
“Sebagai aparat yang bertanggung jawab terhadap keamanan, kami TNI-Polri akan tetap mengawal, menjaga dan mengamankan seluruh kotak suara di masing-masing KPU Kabupaten/Kota,” tegas Kapolda.
Penegasan Kapolda Sulteng ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng yang digelar di ruang Polibu kantor Gubernur Sulteng, pada Sabtu (3/5/2019) siang.
Acara yang dipimpin langsung Gubernur Sulteng ini, dihadiri Kapolda Sulteng, Sekretaris Daerah Sulteng Dr. Moh. Hidayat Lamakarate, Ketua DPRD Sulteng Prof. Drs. Aminuddin Ponulele, MS, Kabinda Sulteng Brigjen Pol. Drs. Aris Wahyu, Danrem 132/Tad Kolonel Inf. Agus Sasmita, Kajati Sulteng, Walikota Palu, para Kepala Kesbang Kabupaten/Kota, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan TKN dan BPN Sulteng, serta diikuti oleh sekitar 70 orang undangan dari berbagai elemen masyarakat.
Menurut Kapolda, salah satu tujuan digelarnya rakor ini dalam rangka menyikapi situasi Kamtibmas pasca tahapan pemungutan suara. Selain itu, juga membahas berbagai masalah menjelang datangnya bulan suci Ramadhan 1440 H, termasuk masalah situasi kamtibmas pasca pilpres dan pileg serta upaya pencegahan paham radikalisme yang ada di Sulteng.
Dikatakannya, paham radikalisme sudah mulai berkembang di Sulteng. Karena itu, seluruh elemen masyarakat agar membangun sinergitas antara TNI-Polri dan pemda, dewan adat, imam masjid, dan MUI untuk bekerja sama dalam menghadapi masalah paham radikalisme yang berkembang di Sulteng.
“Saya berharap adanya keikutsertaan peran ulama, dewan masjid, MUI dan FKUB, dapat saling membantu mencari solusi agar dapat menetralisir kegiatan paham radikalisme yang dilakukan kelompok tertentu,” harap Kapolda. (Bas/den/gan)
Reporter : HM Basri
