Jumat, April 26, 2024
BerandaIndexHeadlineDPRD Kabupaten Mojokerto Berkunjung ke DPRD Kabupaten Kulonprogo Bahas LKPJ Bupati Tahun...

DPRD Kabupaten Mojokerto Berkunjung ke DPRD Kabupaten Kulonprogo Bahas LKPJ Bupati Tahun 2018

MOJOKERTO, Xtimenews.com – Rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh H. Ismail Pribadi, S.E. selaku Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, bersama Ainur Rosyid, S.I.P., M.E. selaku Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Selasa (23/04/2019) berkunjung ke Kantor DPRD Kabupaten Kulonprogo Provinsi D.I. Yogyakarta.

Rombongan yang diketuai oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto H. Ismail Pribadi itu diterima langsung oleh Dra. Elin Tjindewati Akt., selaku Kabag fasitasi penganggaran dan pengawasan sekretariat DPRD Kabupaten Kulonprogo didampingi oleh Supono, S.H. selaku Kasubag Persidangan sekretariat DPRD Kabupaten Kulonprogo.

Dalam kujungan kali ini materi berkaitan dengan Rekomendasi DPRD atas Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2018 Kab. Kulonprogo yang sudah disampaikan didalam Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ beberapa waktu yang lalu yang berisi catatan-catatan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki pada tahun berikutnya.

Dra. Elin Tjindewati selaku perwakilan dari penerimaan tamu DPRD Kabupaten Kulonprogo dalam sambutannya menyampaikan bahwa, DPRD Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan tiga catatan khusus terhadap LKPJ Bupati Kulonprogo Tahun Anggaran 2018, yakni Pelabuhan Tanjung Adikarto segera diselesaikan, penambangan pasir besi oleh PT. JMI segera beroperasi dan proyek normalisasi Sungai Serang diperbaiki.

Sebagai catatan khusus bahwa, Pemkab Kulonprogo tidak mampu menjalin komunikasi dengan baik terhadap pemangku kepentingan di atasnya dan kurang tegas dalam pengambilan kebijakan sehingga menyebabkan proyek infrastuktur mangkrak dan menghambat investasi.

Menurutnya, karena masih belum beroperasinya Pelabuhan Tajung Adikarto. Secara kewenangan, Pelabuhan Tanjung Adikarto ada di provinsi, namun secara realitas mulai dibangun hingga saat ini anggaran yang dikeluarkan sudah mencapai ratusan miliar rupiah dan kondisi pelabuhan mangkrak.

“Untuk itu, diminta Pemkab Kulon Progo proaktif melakukan koordinasi dengan Pemda DIY dan pemerintah pusat supaya Pelabuhan Tanjung Adikarto segera diselesaikan dan segera beroperasi. Dinilai dalam catatan rekomendasi bahwa pemkab sangat lambat dalam berkoordinasi dan juga berharap Pelabuhan Tajung Adikarto bisa menjadi kawasan penyangga Bandara New Yogyakarta International Airport,” kata Elin.

Sedangkan, lanjut Elin, mangkraknya rencana penambangan pasir besi oleh PT. JMI di Kecamatan Wates, penambangan pasir besi ini menghambat masuknya investasi dan peruntukan, serta fungsi ruang di kawasan selatan. Berdasarkan RTRW, kawasan selatan difungsikan sebagai lokasi wisata pantai.

“Pemkab Kulonprogo harus tegas atas keberlangsungan investasi PT. JMI di Kulonprogo, Pemkab pernah melakukan review RPJMD karena persoalan PT. JMI yang tidak kunjung menyumbang pendapatan hingga saat ini kondisinya mangkrak dan diminta pemkab tahun ini membuat keputusan yang tegas dan jelas untuk PT. JMI,” jelasnya.

Elin menambahkan, untuk permasalahan penanganan banjir di Sungai Serang oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) terkait berhentinya pembangunan bangket di Dusun VI, Desa Karangwuni. Berhentinya normalisasi Sungai Serang akan berdampak besar, yakni bila hujan deras bisa menyebabkan banjir.

“Pemkab Kulonprogo sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) untuk menangani masalah ini, namun tidak ada tidak lanjut. Hal ini dikarenakan buruknya komunikasi antara Pemkab Kulonprogo dengan pemangku kepentingan di atasnya,” ungkapnya.

Namun demikian DPRD Kabupaten Kulonprogo mengapresiasi capaian kinerja pemerintah yang dituangkan dalam LKPJ Bupati Kulon Progo Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan dokumen LKPJ Bupati Kulonprogo Tahun Anggaran 2018, serapan anggaran dan indikator capaian rata-rata di atas 100 persen.

“Capaian pembangunan fisik, perbaikan sumber daya manusia (SDM), pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran pencapaiannya baik. Selain itu, penyiapan SDM dan kebijakan ekonomi menyambut beroperasinya Bandara New Yogyakarta International Airport juga baik,” tandasnya.(den/gan)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments