Mojokerto, Xtimenews.com – Sejumlah budayawan Mojokerto mengharapkan perhatian dari pemerintah terkait eksistensi budaya Majapahit di Mojokerto.
Hal ini disampaikan para budayawan dalam rembug adiluhung yang digelar di Gedung Serba Guna, Balai Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu, Mojokerto, Senin (11/3/2019) pagi.
Rembug dengan tema ‘Menata Budaya, Membangun Bangsa’ ini juga dihadiri Plt Bupati, Pungkasiadi, Forkopimda setempat, dengan narasumber Kepala Disporabudpar, Djoko Widjayanto.
Dalam keluhannya, sejumlah budayawan mempertanyakan minimnya anggaran untuk kegiatan budaya di Mojokerto. Mereka juga mengeluhkan festival tahunan yang justru diserahkan pada pihak Event Organisior.
“Budaya maju harus ada angggaran. Pemerintah kalau mau majukan budaya tanpa anggaran, bisa tapi kurang greget. Nah, termasuk dalam pelestarian bantengan. Selama ini kita terbentur aturan terkait bantengan mengarah pada kesurupan. Padahal bantengan ini budaya asli Majapahit. Harusnya bantengan di desa harus ada untuk melestarukan budaya aslu Majapahit,” ujar Pak Urip Widodo Ketua Bantengan.
Hal senada juga dilontarkan Budayawan Syamsul. Dirinya menganggap Pemkab Mojokerto harus ada terobosan baru dalam melestarikan budaya di Mojokerto.
“Pemda harus membuat perda, sebulan sekali buat PNS untuk memakai seragam budaya. Kedua, harus membuat festival Majapahit, dan membentuk pusat kebudayaan nusantara,” ujarnya.
Lebih tegas lagi, Pemilik Padepokan Trimukti bahkan meminta agar Pemkab tidak lagi menyerahkan event tahunan budaya ke pihak Event Organizing. “Selama ini event tahunan justru diserahkan pada EO. Kenapa tidak diserahkan ke budayawan Mojokerto. Kami pastikan, sediakan anggaran, maka akan kami buat event sebulan penuh, siang malam,” tegasnya.
Menyikapi hal itu, narasumber sekaligus Kadisporabudpar, Djoko Widjayanto menganggap ada miss kominikasi antara pihak tokoh-tokoh budaya dengan pemerintah.
“Saya pikir ada miss kominikusi antara pegiat majapahit dengan pemerintah, karena anggaran untuk budaya itu ada antara 3-4 miliar lebih. Saya juga nyusun banyak budaya di Mojokerto dalam catatan ini. Mulai dari mainan anak-anak, hingga makanan. Sebab kalau bicara budaya Majapahit itu luas. Bahkan mungkin di seluruh Indonesia ini adalah budaya Majapahit,” ujar Djoko.
Djoko menganggap Pemkab sejauh ini sudah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian budaya. Termasuk dalam memperkenalkan budaya Majapahit ke pihak luar.
“Pemkab tidak ingin kehilangan budaya-budaya yang ada di Mojokerto. Jadi, ini semua kita tampung. Kita disposisikan ke pemerintah pusat baru membuat perda. Sebab, anggaran Pemkab kan tidak hanya untuk budaya karena masih ada banyak juga yang perlu dianggarkan, ada pertanian, kesehatan, dan lain-lain,” tandasnya. (joe/gan)
